BATAM ( SP ) - Pemaksaan kuota rombel ketika dibuka PPDB khususnya di batam setiap tahun selalu menjadi dilema luar biasa bagi pemerintah khususnya dinas pendidikan. Bahkan tahun ini pemaksaan kuota tersebut dieksploitir sejumlah kalangan tertentu dengan mengatasnamakan pejabat pemda maupun propinsi.
Menyikapi dilema tersebut, dinas pendidikan membuka pelatihan TOT Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2016 yang diikuti 110 kepala sekolah dan guru dari tingkat SD dan SMP yang berlangsung selama 3 hari, rabu (27/7) hingga jumat (29/7) bertempat di nagoya citiwalk lantai 4 the uuper room convention hall batam pukul 07.30 hingga selesai.
Di sela pelatihan, hadir kadisdik kota batam Drs. H. Muslim Bidin. Dalam sambutannya, muslim menyampaikan pelatihan ini mengacu kepada penyikapan posisi pemaksaan satu rombel sekolah hingga melebihi kapasitas kuota yang ditetapkan yaitu bisa lebih dari 50 siswa per rombel, lulus 100% namun kualitas siswa yang tak jelas. "Ketika jumlah siswa melebihi kapasitas yang ditetapkan dalam satu rombel, akhirnya mau tak mau harus membuka lagi ruang rombel untuk menampungnya, sedangkan dalam pertambahan satu rombel harus pula ditambah jumlah guru untuk mengajar siswa, Kalau guru tak ditambah, siapa yang akan mengajar siswa, sedangkan sekarang tak boleh lagi ada tambahan guru, karena berdampak pada pertambahan anggaran pemerintah sedang anggaran tak ada, maka tujuan dari pelatihan ini adalah ukuran standarisasi peningkatan mutu pendidikan, sehingga kita betul-betul komitmen dengan ketetapan yang dibuat dan mutu pendidikan bisa ditingkatkan dengan fasilitas sekolah yang ada, dan kualitas siswa yang lulus betul-betul terjamin,"ungkap muslim.
Diluar pelatihan, muslim menambahkan kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan tahunan dari disdik dalam menyikapi standarisasi peningkatan mutu pendidikan. "Kita masih belum berhasil mencapai target itu tiap tahunnya, rombel masih over kapasitas, diharapkan dengan pelatihan ini kita semua bisa betul-betul menerapkan ketetapan batas maksimal kuota PPDB yang ditentukan di tahun berikutnya sehingga kualitas pendidikan yang diinginkan bisa tercapai,"ulasnya. Dan bila tahun inipun misi pelatihan SPM tersebut masih belum berhasil mengenai standar peningkatan standar pendidikan, maka tiap tahun pelatihan ini harus tetap dilakukan. " jangan pernah bosan untuk melaksanakan pelatihan," tegas muslim.
Dikonfirmasi kepada Diana tri astuti, konsultan nasional trainer dari kemendikbud sekaligus ketua panitia pelatihan mengatakan SPM dikdas mempunyai standar 1 rombel SD tidak boleh melebihi 32 siswa, SMP 36 siswa, dan sekolah harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP) antara lain standar kompetensi kelulusan, standar isi/kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian." namun realitanya melebihi, itu karena tidak komitmennya kita semua untuk bisa memenuhi aturan standar itu, mutu bisa terjaga bila standar terpenuhi, guru harus S1, untuk SD minimal 2 org yang sudah sertifikasi, SMP 35% sudah sertifikasi, fakta masih ada yang tidak memenuhi, itu semua berpengaruh pada kompetensi guru, begitu pula pengelolaan manajemen di sekolah, SPM mengatur kepsek melaksanakan supervisi kelas, seperti pemantauan cara mengajar guru, dan pengawasan kepsek tersebut minimal 2 kali dalam 1 semester, jadi bila ada guru mengajar tidak sesuai RPP nya, bisa diarahkan sehingga mutu pendidikan bisa meningkat,"paparnya.
Karena dengan membludaknya jumlah siswa dalam satu rombel lanjut diana, membuat guru harus bekerja ekstra untuk mengajar dan mutu pendidikan yang diharapkan tidak akan maksimal hasilnya karena guru terlalu lelah harus memenuhi pengajaran begitu banyak siswa. "Di Sleman, pemda dan disdik betul-betul komitmen dengan aturan yang distandarkan tentang PPDB, berapa maksimal kuota yang ditentukan, dari bupati hingga masyarakat mematuhi. Jadi setelah pelatihan ini nanti, kita lakukan pendataan dan analisis sekolah sesuai standar SPM, dari database dijadikan acuan bagi disdik untuk mengambil strategi pemenuhan SPM dikdas yang saya sampaikan tadi lalu merumuskan kebijakan yang akan akan diambil oleh pemerintah, ketika kebijakan sudah dirumuskan baik dari pemerintah hingga masyarakat harus komitmen melaksanakan agar mutu pendidikan diharapkan bisa tercapai,"tutup diana.(dian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar